MenPAN-RB Beberkan Dilema Tenaga Honorer Jadi PNS
Para guru honorer di beberapa wilayah demo menolak dibukanya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Mereka ingin pemerintah lebih dulu fokus mengangkat langsung guru honorer menjadi PNS, bukan melalui seleksi.
Menteri PAN-RB Syafruddin menganggap kondisi tersebut cukup dilematis, sebab melalui peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pemerintah sudah tegas tak ada lagi pengangkatan.
"Bahwa amanat Undang-Undang, dan peraturan, PP itu sudah mengamanatkan bahwa itu harus melalui seleksi. Kenapa seleksi? Tujuannya adalah kita taat kepada aturan dan Undang-Undang. Yang kedua adalah bagaimana bangsa dan negara ini betul-betul bisa aparaturnya itu terdidik," kata Syafruddin kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Download:
Syafruddin menjelaskan sejak 2005 hingga 2013 pemerintah telah mengangkat langsung 1,1 juta pegawai honorer menjadi PNS. Jumlah itu merupakan 25% dari keseluruhan PNS yang ada di Indonesia.
Menurut data pemerintah jumlah PNS saat ini mencapai 4,3 juta orang.
Untuk mengakomodir masalah itu, pemerintah pun membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Lewat skema tersebut, pemerintah berupaya menjadikan pegawai honorer setara dengan PNS.
Selain itu, menurut Syafruddin, skema ini juga bisa mewadahi para pegawai honorer yang telah melewati batas usia untuk mengikuti seleksi CPNS. Sebab, skema ini dinilai lebih longgar dibanding seleksi CPNS yang sedang dibuka.
"(Jadi) bisa cover semua kepentingan di situ. Kepentingan profesional, kepentingan guru, kepentingan tenaga medis, dosen, semuanya. Kalau orang mau jadi pegawai negeri melalui jalur dosen yang sudah doktor ya sudah lewat umurnya, karena rata-rata 40-41 tahun. Oleh karena itu skemanya P3K," tuturnya.
Sumber : https://finance.detik.com
Sumber : https://finance.detik.com
0 Response to "MenPAN-RB Beberkan Dilema Tenaga Honorer Jadi PNS"
Post a Comment