Mendikbud Bakal Rombak Sistem Pendidikan Dengan Sistem Baru Berbasis Karakter

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bakal merombak total sistem pendidikan dengan sistem baru berbasis karakter.
 

“Saya minta kepada seluruh elemen yang terlibat agar menyiapkan diri dengan rencana perombakan tersebut,” tegasnya saat menyampaikan sambutan dalam acara Penyerahan Penghargaan Kawastara Pawitra yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) di Hotel Novotel Hotel, Sabtu (15/10).

Perombakan mendasar akan dilakukan pada tingkat sekolah dasar (SD). Muhadjir menyebut akan mengurangi jumlah mata pelajaran bagi siswa SD. Tak hanya itu, pihak sekolah juga tidak diperkenankan untuk memberikan pekerjaan rumah (PR) ketika siswa pulang sekolah. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar siswa lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

“Idealnya dalam sehari itu 30 persen untuk pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan sisanya pembangunan karakter,” jelasnya.
 

Pendidikan karakter, lanjut dia, tidak dapat dilakukan jika mayoritas waktu anak dihabiskan di sekolah. Muhadjir mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak dapat diseragamkam sebagaimana pembelajaran ilmu pengetahuan. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda serta minat yang beragam.
 

Selain perombakan terhadap kurikulum pembelajaran, Mendikbud juga akan mengubah sumber daya manusia (SDM) meliputi kepala sekolah, guru hingga komite sekolah. Tiga komponen tersebut dianggap sudah tidak sesuai visi misi pendidikan yang dicanangkan Presiden.
 

Kepala sekolah nantinya akan diposisikan sebagai manajer yang tidak memiliki tugas sebagai guru pengajar. Ia memiliki kewajiban untuk mengatur sekaligus mengawasi kinerja seluruh kegiatan di sekolah. Selain itu kepala sekolah juga diperkenankan untuk menarik sumbangan dari orang tua siswa yang mampu.
 

“Kalau cuma mengandalkan dana BOS [Bantuan Operasional Sekolah] saya yakin tidak cukup. Maka perlu memakai skema partisipasi masyarakat secara langsung. Yang kaya menyumbang lebih banyak. Yang tidak mampu tidak hanya gratis, tetapi juga diberi pendampingan,” paparnya.
 

Untuk guru, Muhadjir menekankan pada pentingnya kehadiran guru di seluruh waktu pembelajaran. Ia mensyaratkan waktu minimal guru berada di sekolah yaitu selama 8 jam. Dalam jangka waktu tersebut guru memiliki kewajiban untuk mendidik, mengawasi sekaligus mengarahkan siswanya agar tetap fokus kepada siswanya.
 

“Untuk komitenya juga tidak bisa santai, sebab mereka harus menjadi counterpart dari sekolah, bukan sebagai alat legitimasi saja,” ujarnya.
 

Penghargaan Kawatara Pawitra diberikan kepada 113 kepala daerah dan kepala sekolah di Indonesia yang telah mengimplementasikan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS).
 

Sementara itu Kepala LPPKS, Siswandari, mengemukakan dunia pendidikan saat ini tidak memerlukan kepala sekolah yang hanya menjalankan tugas secara administratif saja. Lebih dari itu seorang kepala sekolah harus mampu sebagai inspirator sekaligus konseptor bagi seluruh aktivitas di sekolah. “Semua kegiatan sekolah tergantung pada pemimpinnya, tidak hanya sekedar tanda tangan tetapi juga menjadi manajer di sekolahnya. Itu baru kepala sekolah masa kini,” katanya. (Septhia Ryanthie)

Sumber : http://www.koransolo.co

Share this post